Berita

  Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini menyiapkan perencanaan pengembangan terpadu dan terintegrasi terhadap 40 kota sebagai kota berkelanjutan di Tanah Air. Hal itu terungkap dalam pembahasan "National Urban Development Program (NUDP)" yang dipimpin langsung Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono didampingi jajarannya dengan Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, Ph.D. di Kantor BPIW, Jakarta, Selasa (4/9). "NUDP dilaksanakan untuk memastikan dukungan pembangunan kota secara terpadu melalui perumusan kebijakan perkotaan nasional," ungkap Hadi. NUDP memiliki empat komponen utama yakni penyiapan kebijakan, kelembagaan, dan finansial, sistem informasi dan perencanaan, fasilitasi pembangunan perkotaan, serta Masterplan Pembangunan Perkotaan. Perumusan kebijakan perkotaan nasional sendiri, lanjut Hadi, terdiri dari manajemen perkotaan dan kebijakan keuangan, meningkatkan perencanaan dan informasi perkotaan, infrastruktur perkotaan dan mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan perkotaan agar kota-kota tumbuh menjadi kota yang berkelanjutan. Kemudian juga, lanjutnya, untuk mengoptimalkan sistem tata ruang perkotaan nasional, mengembangkan rencana infrastruktur serta mempersiapkan proyek pembangunan kota yang sistematis dalam menciptakan kota yang berciri khas, layak huni, hijau, dan cerdas. Selain itu, memfasilitasi lembaga pelaksana dalam menciptakan program tahunan kementerian dan lembaga (K/L) secara terpadu. Dalam pelaksanaan pengembangan kota melalui NUDP, ungkap Hadi, dipilih 40 kota yang memenuhi kriteria tertentu. Beberapa kriteria tersebut antara lain periode kepala daerah, ukuran kota, dan fungsi kota. Adapun 40 kota tersebut antara lain Denpasar, Binjai, Bitung, Manado, Tangerang Selatan, Medan, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Surabaya, Semarang, Mataram, Bontang, Tomohon, Depok, Banjarbaru, Palu, Jakarta, Batam serta Bandar Lampung. "Kemudian ada Ternate, Cimahi, Tanjung Balai, Solok, Sungai Penuh, Surakarta, Cilegon, Banda Aceh, Kendari, Jayapura, Cirebon, Pekanbaru, Tasikmalaya, Sabang, Langsa, Magelang, Blitar, Tebing Tinggi, Pasuruan, dan Metro,” terangnya.                                                                                                                                                                     Dalam pelaksanaan NUDP, ungkap Hadi, akan melibatkan banyak pihak dan didukung Bank Dunia. Sehingga, NUDP akan mempercepat peningkatan kota menjadi lebih berkelanjutan, berciri khas, layak huni, hijau, dan cerdas. Di tempat yang sama, Rudy S. Prawiradinata mengatakan, NUDP melibatkan Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah. “NUDP akan menghasilkan RTRW yang dilengkapi dengan Spatial Development Framework (SDF), RDTR yang dilengkapi dengan Strategic Area Framework (SAF), dan Capital Investment Planning (CPI), lanjut Rudy. Tiga pihak yang rencananya akan berperan sebagai Center Project Management Unit (CPMU) adalah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Kementerian PUPR), Deputi Bidang Pengembangan Regional (Bappenas/Kementerian PPN), dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Kementerian Dalam Negeri). CPMU ini nantinya akan dibantu oleh Project Implementation Unit (PIU) yang terdiri dari unit Eselon II dari beberapa K/L seperti Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Pusat Statistika (BPS), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Pengembangan kota memang perlu dilakukan terintegrasi banyak pihak. Termasuk, mendorong pemerintah daerah dalam mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam mengembangkan kotanya lebih baik," terangnya. (Ris/Eko/infoBPIW)  

Hari Habitat Dunia (HHD) diperingati setiap Senin pertama Bulan Oktober. Pada tahun ini diperingati pada tanggal 3 Oktober. Peringatan HHD di Indonesia mengambil tema  “Perumahan, Penggerak Kota Berkelanjutan”.  Sementara tingkat dunia mengangkat tema “Housing at The Centre”. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mengatakan  tema tersebut mengandung  pesan, bahwa pembangunan perumahan harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, yaitu sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan. “Pembangunan perumahan tidak bisa dilakukan secara ekslusif, tapi harus terintegrasi dalam sistem pembangunan perumahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah,” ujar Rido saat menjadi narasumber dalam talkshow “Bincang Kita” di Kompas TV yang mengangkat tema “Peringatan Hari Habitat Dunia 2016”, Senin pagi (3/10). Pada acara tersebut hadir juga sebagai narasumber Wali Kota Makasar, Muhammad Ramdhan Pomanto.  Lebih lanjut Rido mengatakan, HHD perlu diperingati untuk bersama-sama memikirkan kondisi pemukiman serta mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni untuk semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. “Serta meningkatnya tanggung jawab bersama untuk masa depan habitat manusia yang lebih baik,” papar Rido.   Sejak 2014 menurut Rido Indonesia menjadi mitra terdepan PBB dalam proses menuju Konferensi Habitat III. “Indonesia menjadi Anggota Biro Prepcom 3  dan menjadi lead country (pimpinan negara,-red) untuk menjaring masukan dalam penyusunan Draft New Urban Agenda di Kawasan Asia Pasifik,” terang Rido. Selain itu, Indonesia pada Oktober 2015 menjadi tuan rumah tiga pertemuan penting dalam menuju Habitat 3, yakni Asia Pacific Urban, yakni forum multi stakeholder yang diselenggarakan Pemerintah Republik Indonesia bekerjasama dengan The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) dan United Nations Habitat (UN Habitat). “Kemudian, Asia Pasific Urban Forum for Youth, forum perkotaan untuk kelompok pemuda di Asia Pasifik. Ada juga High Level Asia Pasific Regional Meeting fot Habitat III, forum yang menjaring masukan dari negara-negara Asia Pasifik,” terang Rido. Selanjutnya, Indonesia aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional sejak Bulan April, Mei, Juni, Juli dan September, termasuk menggelar Preparatory Committee (Prepcom) 3 pada 25-27 Juli 2016 di Surabaya. “Acara di Surabaya yang dihadiri 193 negera, bertujuan untuk mempersiapkan isu perkotaan atau Zero Draft New Urban Agenda (ZD NUA) yang akan dibawa untuk dibahas dan diratifikasi dalam pembahasan Agenda Baru Perkotaan untuk dunia,” jelas Rido. Menurutnya, beberapa kontribusi Indonesia pada draf tersebut terkait penekanan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, peran komunitas lokal, peran pemangku kepentingan dan pembiayaan perumahan. “Dalam pembangunan perlu ada peran aktif masyarakat lokal dan bantuan pembiayaan dari dunia internasional untuk menciptakan permukiman layak huni bagi masyarakat segala lapisan,” paparnya. Dengan demikian menurut Rido,  Indonesia memiliki peran penting dalam Konferensi Habitat 3 yang akan digelar Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) di Quito, Ekuador pada 17-20 Oktober 2016 mendatang. Pasalnya, Draft New Urban Agenda (Draf Agenda Baru Perkotaan) yang akan dibahas dalam konferensi Habitat 3 digagas pada Preparatory Committee (Prepcom) 3 pada 25-27 Juli lalu di Surabaya. Sementara itu, Wali Kota Makasar, M. Ramdhan Pomanto menuturkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah berinovasi dalam hal pemukiman masyarakat, yakni dengan membuat apartemen lorong. "Bangunan itu tanpa pondasi dan bisa dibongkar pasang, jadi tidak terlalu menyulitkan. Inovasi tersebut merupakan solusi mengatasi persoalan pengadaan rumah miskin serta penataan pemukiman kumuh.  Pembangunan tersebut dilakukan bertahap sampai 2019,”ungkap Ramdhan.   Ia yakin, pembangunan apartemen lorong akan menjadi solusi untuk menangani masalah pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat dibongkar pasang. Selain itu, bangunan tersebut akan menjadi rumah ramah lingkungan bagi warga kurang mampu. Ramdhan berharap, pemerintah pusat dapat mendukung sehingga dapat mempercepat terwujudnya pembangunan apartemen lorong di seluruh Makasar.(ris/infoBPIW)